Transparansi Data Covid-19, Moeldoko Menghargai Tantangan Besarnya Ego Sektoral

0
94

Pandangan. com – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas petunjuk Covid-19. Namun tantangan terbesar dalam pengumpulan data merupakan ego sektoral.

“Maka pemerintah fokus dalam pembahasan masalah, bukan sedang perdebatan akademik, ” prawacana Moeldoko saat menerima audiensi Organisasi Masyarakat Sipil (civil society organization/CSO) terkait transparansi data Covid-19 dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (25/6/2021).

Walaupun begitu, kata Moeldoko, Kepala Joko Widodo tak tinggal diam. Misalnya soal kurang temuan di level teknis mengenai serapan anggaran serta keterlambatan pengadaan.

Dia mengklaim, sejak kausa Jokowi selalu mengingatkan departemen dan lembaga agar tata cara informasi dilakukan dengan segera. “Kondisi seperti ini, saya perlu mendapatkan masukan sejak segala pihak, ” ujarnya.

Baca Juga: Demokrat KLB Gugat ke PTUN, Kubu AHY: Moeldoko Memalukan!

Pada kesempatan yang sama, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan menambahkan, koordinasi juga dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khususnya untuk mengupdate data, mulai sebab penyerapan anggaran, bed occupancy ratio (BOR) rumah lara, hingga penerapan protokol kesehatan tubuh.

Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko menggarisbawahi penyerapan perkiraan Covid-19 yang masih sedikit. Dia pun meminta adanya transparansi dan data yang lebih terbuka.

Sementara itu, Kolaborator Saintis Laporcovid-19, Iqbal Elyazar berniat Dinas Kesehatan daerah memberikan perkembangan terkini, mengikuti dengan ada di Jakarta. Dia mencontohkan, data kasus dalam Jawa Tengah tidak dilengkapi dengan data testing & tracing.

“Harapan kami agar ada dan ditampilkan total testing harian dan persentase kasus per kabupaten/kota, ” tutur Iqbal.

Adapun Sekjen Forum Nusantara untuk Transparan Anggaran (FITRA), Misbah Hasan menyampaikan kira-kira temuannya. Mulai dari keterangan tentang Covid-19 yang tidak mendalam, komitmen program yang tidak diimbangi dengan akselerasi penyelenggaraan, hingga realisasi pemasokan barang yang masih kurang laporannya.

Baca Juga: Babak Mutakhir Demokrat Kubu Moeldoko, Menggugat ke PTUN Minta Kepengurusan Disahkan