BPOM Dituding Berpolitik soal Vaksin Nusantara

0
331

Suara. com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena menuding era ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berlaku politik dalam polemik Vaksin Nusantara.

Melki mengaku mencium ada putaran penggalangan dukungan kepada BPOM dari para tokoh terpaut polemik yang sedang terjadi.

Hal itu disampaikan Melki dalam sebuah diskusi daring bertema ‘Siapa Suka Vaksin Nusantara’, Sabtu (17/4/2021).

Awalnya Melki ditanya soal adanya indikasi politik di balik ramainya Anggota DPR menjadi relawan Vaksin Nusantara.

Baca Juga: 5 Fakta Terkini Sekitar Vaksin Nusantara: Anang Ashanty Ikut Disuntik?

“Sekarang yang main-main kebijakan itu Badan POM. Kita tahu siapa-siapa yang mengerahkan sekarang memakai nara hubung tertentu mengumpulkan tokoh seperti nanti mendukung Badan POM seolah-olah mereka didzolimi. Ini kan nggak bener tersebut, ” kata Melki.

Melki mengatakan, kalau ada yang menuding DPR bermain politik di pulih Vaksin Nusantara, maka menurutnya saat ini BPOM serupa dianggap melakukan hal yang serupa.

“Jadi sekarang Badan POm telah main-main politik juga. Jadi mereka yang bilang kita main politik mereka berkelakar politik. DPR itu institusi politik kita punya kesimpulan politik kan dan ana juga bersikap seperti itu berbasiskan data-data ilmiah scientific baik dari Kariadi bakal pun di DPR kita uji kita perdebatkan sampai akhirnya ini harus dilanjutkan dan uji klinis periode II, ” ungkapnya.

Ada pun memang tersebar dalam kalangan awak media seruan konferensi pers para tipu bangsa akan menyampaikan dukungan kepada BPOM hari ini. Konferensi pers pernyataan sokongan tersebut rencananya digelar secara daring pada pukul 14. 00 WIB siang itu.

Ganda Politis Vaksin Nusantara

Baca Juga: Aburizal Bakrie Suntik Vaksin Nusantara dan Informasi Terpopuler Lainnya

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai ada langkah strategis dari sejumlah anggota had pimpinan DPR dan mereka yang bertugas di Komite IX terkait Vaksin Nusantara.

Mereka dianggap mempolitisasi Vaksin Nusantara kausa langkah para Dewan yang terlalu melampaui persoalan vaksin.

Lucius mempersoalkan sikap DPR yang mengklaim menerima Vaksin Nusantara, tetapi di sisi lain vaskin belum mendapat izin Awak POM. Lucius berujar pemberitahuan itu justru seolah-olah membelakangi anggota DPR bukan di rangka uji klinis serta itu pula yang menghasilkan aksi para Dewan terkesan politis.

“Mereka seperti ingin mengatakan bahwa hambatan pengujian Vaksin Nusantara karena BPOM pilih afeksi atau tak suka secara vaksin tersebut. Sehingga bagian DPR mau bertarung sapa paling berkuasa untuk menetapkan status vaksin itu dengan menginformasikan bahwa mereka menerima vaksin, kesan bahwa uji klinis BPOM menjadi tidak penting, ” kata Lucius dihubungi, Kamis (15/4/2021).

Lucius mengatakan politisasi anggota DPR terhadap Vaksin Nusantara pasti memiliki corak tertentu dan sulit mengucapkan bahwa motif itu suci untuk penanganan pandemi.

“Kalau untuk penanganan pandemi, maka langkah gagah-gagahan DPR itu jelas sesuatu yang kontraproduktif. Karena bagaimana mereka sedia meyakinkan publik luas perkara vaksin Nusantara yang sebab otoritas resmi BPOM belum dinyatakan lulus uji klinis? ” ujar Lucius.

Langkah Anggota DPR itu kata dia di dalam akhirnya akan mengikis kepercayaan publik bukan hanya kepada para legislator. Melainkan terhadap BPOM dan vaksin. Karena itu DPR diminta memikirkan langkah mereka yang malah akan berimbas terhadap tingkat kepercayaan publik.