SMKN 2 Padang Paksa Siswi Non Muslim Pakai Jilbab, KSP: Tersebut Pelanggaran HAM

0
327

Perkataan. com – Gaya Ahli Utama Kantor Staf Kepala, Siti Ruhaini Dzuhayatin, menilai perlakukan diskriminasi terkait aturan wajib menggunakan jilbab bagi siswi nonmuslim dalam SMKN 2 Padang merupakan wujud intoleransi terhadap keragaman, kebhinekaan, diversitas dan multikultural yang dimiliki kaum Indonesia.

Ia memperhitungkan hal itu bersifat pemaksaan baju agama tertentu yang tidak sebati keyakinan seseorang.

“Memaksakan satu pakaian tertentu dengan itu tidak sesuai dengan keyakinannya itu bentuk intoleransi terhadap keragaman, kebhinekaan pluralitas dan juga multikultural kita yang itu seharusnya menjadi jati diri bangsa kita, ” ujar Ruhaini saat dihubungi Perkataan. com, Senin (25/1/2021) malam.

Ruhaini menyebut Menteri Pelajaran dan Kebudayaan Nadiem Makarim sendiri secara komprehensif sudah merespon kejadian adanya perlakukan diskriminasi terkait metode wajib penggunaan jilbab bagi siswi nonmuslim di SMKN 2 Medan.

Baca Pula: Setop Kisruh Nonmuslim Berjilbab, Disdik Sumbar Jamin Siswi SMKN 2 Padang

Bahwa penggunaan seragam sekolah, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20/ 2003 Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang 39/1999 tentang HAM -pasal 55 tentang hak beribadah bagi siswa serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 45/2014 tentang sewarna sekolah dimana kekhasan sekolah diatur oleh masing- masing sekolah.

“Tetapi tetap memperhatikan hak setiap siswa untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing, ” ucap tempat.

Selain itu kata pendahuluan Ruhaini, pemaksaan penggunaan pakaian keyakinan tertentu kepada siswa, juga periode dari tindakan pelanggaran hak pokok manusia.

“Memaksa atau menimbulkan keterpaksaan bagi anak untuk penggunakan pakaian yang terkait dengan agama tertentu yang tidak menjadi keyakinannnya dan/ atau memaksa, menimbulkan keterpaksaan atau melarang penerapan pakaian yang diyakini sebagai periode dari agamanya adalah tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, ” tutur Ruhaini.

Bahkan sebutan Ruhaini, pemaksaan penggunaan pakaian keyakinan tersebut bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia.

Baca Juga: Penjelasan Kepsek SMKN dua Padang Soal Polemik Jilbab

“Serta bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia berbhineka dengan plural dari aspek agama dan multi-kultural secara budaya dimana perbedaan di rayakan sebagai kekayaan marga, ” tutur Direktur Kalijaga Institute for Justice (KIJ), UIN Sunan Kalijaga.

Ketika ditanya soal surat kepada Presiden Jokowi dari orangtua siswa yang merasai perlakukan diskriminasi, pemerintah terbuka menyambut masukan, dan rekomendasi.

“Rekomendasi tersebut demi kebaikan negara dan bangsa. Bahkan Kantor Staf Presiden membuka pintu untuk menyerap masukan-masukan masyarakat melalui program ‘ KSP mendengar, ” tutur Ruhaini.

Meski demikian ia meminta semua pihak untuk mampu memahami kalau Presiden Jokowi memiliki tugas yang demikian banyak. Jadi kata Ruhaini, surat-surat masarakat yang masuk langsung diteruskan kepada Gajah terkait dan dilaporkan kepada Jokowi pada rapat kabinet.

“Kemudian dilaporkan pada beliau di rapat kabinet, ” ucap Ruhaini.

Ia kendati berharap kasus tersebut tidak berlaku di masa mendatang.

Ruhaini menegaskan KSP sangat mengikuti masukan-masukan dari masyarakat.

“Harapan orang tua dari siswa di SMKN2 Padang dengan mengirim surat kepada Bapak Presiden supaya tidak ada pemaksaan serupa dimasa mendatang tentu sangat di dengar dengan seksama oleh Kantor Pekerja Presiden, terutama Kedeputian 5 yang salah satu tugasnya adalah melindungi agenda prioritas Presiden dibidang Sah Asasi Manusia, ” katanya.

Sempat Viral

Seperti diketahui, urusan ini viral setelah ayah siswi tersebut mengunggah video percakapannya secara pihak sekolah lewat siaran langsung di akun Facebook bernama Elianu Hia pada Kamis (21/1/2021).

“Lagi di sekolah SMK Negri 2 Padang. Saya dalam panggil karna anak saya tidak pakai jilbab, kita tunggu sekadar hasil akhirnya. Saya mohon di doakan ya, ” tulisnya seraya membagikan video tersebut.

Dalam video tersebut, Elianu terang berdebat dengan salah satu tutor. Ia menyayangkan peraturan tersebut serta mengaku keberatan jika anaknya kudu mengenakan jilbab selama bersekolah.

“Bagaimana rasanya kalau anak Bapak dipaksa ikut aturan yayasan. Kalau yayasan tidak apa, ini kan (sekolah) negeri, ” kata Elianu.

Pihak sekolah pun bersikeras bahwa sistem itu sudah disepakati sejak introduksi siswa masuk ke sekolah tersebut. Para guru mengaku tak mampu mebiarkan salah satu siswa mengabaikan aturan itu.

Gajah Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim ikut menyoroti kasus pemaksaan siswi nonmuslim memakai jilbab dalam SMKN 2 Padang, Sumatera Barat.

Menurutnya, ada sebanyak pelanggaran hukum dalam kasus siswi nonmuslim dipaksa pakai jilbab tersebut.
Bahkan, kata Nadiem, urusan tersebut sudah melanggar nilai-nilai Pancasila dan Kebhinekaan.

“Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi pada keberagaman, sehingga bukan saja menentang peraturan undang-undang, melainkan juga (melanggar) nilai-nilai Pancasila dan Kebhinekaan, ” kata Mendikbud, Minggu (24/1/2021).