Brigjen Prasetijo Coret Nama Kabareskrim, Tersebut Kata Saksi Ahli Kasus Djoko Tjandra

0
33

Suara. com – Jaksa Penggugat Umum (JPU) turut menghadirkan seorang saksi ahli bernama AKBP Rita Kundarwati dalam sidang perkara tulisan jalan palsu. Rita merupakan Kepala Sub Bagian Tata Naskah Sekretariat Umum Polri.

Di dalam sidang yang dihelat di Mahkamah Negeri Jakarta Timur, Selasa (17/11/2020), dia menjelaskan mengenai jenis surat dalam lingkungan Polri. Menurutnya, semesta surat harus mengacu pada Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2017 tentang Naskah Dinas dan Metode Persuratan Dinas di Lingkungan Polri.

Keterangan itu disampaikan Rita mengenai surat berkepanjangan yang diduga dipalsukan untuk melancarkan langkah terdakwa Djoko Tjandra mendalam ke Tanah Air. Dalam kejadian ini, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur soal konsep pembuatan surat jalan.

“Adanya surat izin, surat izin jalan, dan surat order perjalanan dinas, ” kata Rita di ruang sidang.

Baca Juga: Nomor Ponsel Sudah Tak Rajin, Djoko Tjandra Ragukan Keterangan Bukti

Rita menjelaskan, pihak-pihak yang mempunyai kewenangan menandatangani surat dinas anggota Polri adalah pejabat utama. Contohnya, Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepala Badan Pemeliharaan Ketenangan, atau Inspektorat Pengawasan Umum.

Dalam kasus ini, status terdakwa Brigjen Prasetijo — yang saat itu menjabat Kepala Biro Korwas PPNS Polri — tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani. Kejadian tersebut diungkapkan saat menjawab pertanyaaan yang dilayangkan oleh JPU.

“Biro Korwas? ” tanya JPU.

“Oh, bukan pejabat utama, ” pikiran Rita.

Rita menambahkan, seorang Kepala Biro tidak bisa menandatangani surat atas namanya sendiri. Seharusnya, kewenangan tersebut adalah milik pimpinan sang Kepala Biro — dalam hal ini, pimpunan Prasetijo adalah Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Baca Juga: Terkuak! Brigjen Prasetijo dan Anita Pernah Foto Bareng di Atas Udara

“Harus atas nama Kabareskrim, ” ungkap dia.

Selanjutnya, Rita menyebut kalau satuan Biro dalam institusi Polri tidak mempunyai cap maupun mengecap jabatan. Dengan demikian, seorang Kepala Biro tidak dapat menandatangani surat dinas.

“Kalau surat jalan, tidak ada selama tersebut, ” tutupnya.

Coret Nama Kabareskrim

Dalam sidang perdana dengan dihelat pada Selasa (13/10/2020) lulus, JPU menyebut jika Brigjen Prasetijo Utomo mencoret nama Kabareskrim, Komjen Listyo Sigit. Pasalnya, dalam metode pembuatan surat jalan, seharusnya ditandatangi oleh Komjen Listyo.

Oleh Brigjen Prasetijo, nama atasannya dicoret agar surat bulevar palsu bisa segera terbit. Dia yang saat itu menjabat jadi Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, meminta bawahannya untuk merevisi surat jalan itu.

“Untuk pejabat dengan menandatangani sebelumnya tertulis Kepala Lembaga Reserse Kriminal Polri dicoret dan diganti menjadi Kepala Biro Harmonisasi dan Pengawasan PPNS termasuk tanda Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo dicoret dan diganti menjadi nama saksi Brigjen Prasetijo Utomo & pada bagian tembusan dicoret atau tidak perlu dicantumkan tembusan, ” kata jaksa di ruang pati Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Keterlibatan Brigjen Prasetijo di dalam perkara ini bermula saat Anita Kolopaking — yang saat itu berstatus sebagai kuasa hukum Djoko Tjandra — mengurus Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Daksina.

Saat itu, Djoko Tjandra selaku pihak pemohon diwajibkan hadir untuk mendaftarkan PK tersebut. Djoko Tjandra yang masih berkedudukan buronan saat itu sedang berada di Negeri Jiran, Malaysia.

Berkenaan dengan itu, Anita langsung meminta bantuan pada Brigjen Prasetijo. Selanjutnya, Brigjen Prasetijo mengutus saksi bernama Dody Jaya selaku Kaur TU Ro Korwas PPNS Bareskrim Polri untuk membuat tulisan jalan ke Pontianak, Kalimantan Barat dengan keperluan bisnis tambang.

Terkait perubahan surat tiang tersebut, jaksa menyatakan jika hal itu tidak sesuai dengan Sistem Kapolri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Naskah Dinas dan Bahan Persuratan Dinas di Lingkungan Polri. Namun, Brigjen Prasetijo tetap mengutus bawahannya agar tetap melakukan revisi surat.

Dalam kejadian kasus surat jalan palsu, Djoko Tjandra disangkakan melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 426 KUHP, dan Kausa 221 KUHP. Dia diancam aniaya lima tahun penjara.

Sedangkan, Brigjen Prasetijo disangkakan Pasal 263 Ayat 1 dan 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1e KUHP, Kausa 426 KUHP, dan/atau Pasal 221 Ayat 1 dan 2 KUHP. Jenderal bintang satu itu diancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Sementara, Anita Kolopaking dijerat dengan Pasal 263 Bagian (2) KUHP terkait penggunaan surat palsu dan Pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan.