Tuduh Warga Sebar Hoax Soal UU Cipta Kerja, FRI Tantang Polri Debat Terbuka

0
49

Suara. com – Bagian Rakyat Indonesia atau FRI menantang pihak kepolisian untuk debat terkuak terkait substansi Omnibus Law Peraturan Cipta Kerja. Hal ini menyusul tindakan kepolisian secara sewenang-wenang menangkap warga yang dianggapnya menyebar hoaks soal UU Ciptaker.

“Bersama ini kami juga membawa pihak kepolisian untuk debat terbuka terkait substansi Omnibus Law UNDANG-UNDANG Cipta Kerja agar publik mampu menilai siapa sebenarnya yang menebar hoaks, ” kata perwakilan FRI, Muhammad Isnur dalam keterangan terekam yang diterima Suara. com, Senin (12/10/2020).

Padahal, kata Isnur, Badan Legislasi atau Baleg DPR menyebutkan naskah UU Ciptaker belum final, masih dalam tahap perbaikan dan belum disampaikan kepada publik. Tentu tindakan penjaga yang ingin memberantas hoaks soal UU Ciptaker menjadi sebuah pertanyaan.

“Klaim Polri tertib dipertanyakan karena berdasarkan keterangan bagian DPR RI dan Baleg, naskah UU belum dibagikan dan sedang diperbaiki, ” ujarnya.

Baca Juga: Merasa Dituding Kubu Jokowi Sponsori Demo Omnimbus Law, SBY Bereaksi

Selain itu, tindakan kepolisian itu identik dengan pedoman Kapolri Jenderal Polisi Idham Termulia melalui Surat Telegram Kapolri Nomor STR/645/X/PAM. 3. 2. /2020 tertanggal 2 Oktober 2020. Dalam tulisan telegram itu Idham menginstruksikan jajarannya melakukan siber patrol pada media sosial dan menajemen media untuk membangun opini publik.

Idham juga memerintahkan jajarannya melakukan kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah.

Isnur memandang tindakan kepolisian itu telah menyalahi wewenang. Sebab, menurut Pasal 30 UUD 1945 dan amandemennya, tugas kepolisian itu menjaga keamanan dan ketertiban, bukan malah melakukan usaha terhadap kebijakan pemerintah.

“Instruksi untuk ‘Lakukan anti narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah’ merupakan pemberangusan hak kebebasan berekspresi di tengah merebaknya kritik & aksi masyarakat terhadap upaya pengesahan UU Cipta Kerja, ” ujarnya.

Selain itu, FRI juga menilai kalau langkah kepolisian mengusut hoaks soal RUU Ciptaker menjadi upaya intimidasi terhadap umum yang menolak UU Ciptaker.

Membaca Juga: Tata Jalan, Syarat, dan Prosedur Uji Bahan UU Cipta Kerja ke MK

“Bahkan Instruksi Kapolri Idham Aziz tersebut bertentangan secara hukum dan memuat penyalahgunaan wewenang kepolisian yang mengancam kebebasan berekspresi di tengah meningkatnya penolakan klub luas atas pengesahan UU Membikin Kerja, ” tuturnya.