Kicauan Tengku Zulkarnain ke Puan Ratu: Tangkap Kepala Lepas Ekor

0
35

Suara. com – Wakil Carik Jenderal MUI Tengku Zulkarnain kembali angkat bicara soal polemik Peraturan Cipta Kerja. Kali ini, Tengku Zulk menyoroti pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta agar pemerintah menggandeng para buruh untuk membahasa aturan turunan di UU Cipta Kerja.

Menurut Tengku Zulkarnain, pernyataan Puan Maharani tersebut bertentangan dengan jalan pengesahaan UU Cipta Kerja dengan dinilai sangat tergesa-gesa pada Senin (5/10/2020) lalu.

“Setelah putuskan Undang-Undang Membuat Kerja tanpa mengajak buruh serta masyarakat serta ulama, dan didemo dahsyat, ditolak berbagai kalangan. Kini Ketua DPR RI mau menghimbau Pemerintah untuk mengajak buruh pembicaraan turunan UU, ” ujarnya Sabtu (10/10/2020).

Lebih lanjut lagi, Wasekjend MUI ini melontarkan peribahasa Melayu dengan kiranya tepat untuk menggambarkan Puan Maharani berikut DPR sekarang ini.

Baca Pula: Viral Video Lama Jokowi Sebut Negara Tak Dapat Pukuli Rakyat, Netizen Gemas

“Tangkap kepala, terlepas ekor, ” pungkasnya.

Kicauan Tengku Zulkarnain ke Puan Maharani (Twitter/@ustadtengkuzul).

Sebelumnya Puan Maharani pada Kamis (8/10/2020) meminta pemerintah menggandeng masyarakat pertama kelompok buruh dalam membahas patokan turunan Omnibus Law UU Membuat Kerja.

Menurut Puan, hal tersebut harus direalisasikan pokok aturan harus dibuat secara terperinci dan jelas agar dapat diterima semua pihak.

“Kami mendorong pemerintah untuk membimbing berbagai kelompok pekerja, agar berperan dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Keterlibatan pekerka dibutuhkan untuk memperinci UU Cipta Kerja, ” ungkapnya.

Tak hanya itu, Puan pun menguatkan bahwa DPR RI akan melindungi untuk memastikan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pihak.

Baca Juga: Sempat Dijanjikan Sultan, Ini Isi Tulisan untuk Jokowi Soal UU Membuat Kerja

Adapun metode turunan yang seharusnya dibahas berhubungan dengan bruh antara lain mengenai pengupahan, jaminan kehilangan pekerjaan, tentang pekerja asing, dan tentang ikatan kerja dengan waktu kerja.