Cakap Hukum UGM Sebut Tidak Ada Transparansi Dalam Pembuatan UU Ciptaker

0
57

Suara. com – Ahli Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, menilai tidak ada kejernihan dalam pembuatan undang-undang cipta kegiatan (UU Ciptaker). Zainal mengaku menjumpai beberapa kementerian yang tidak mendapatkan berkas UU Ciptaker tersebut.

Zainal mengatakan bahwa tak ada pelibatan publik dalam perumusan UU Ciptaker. Menurutnya jangankan terbuka, beberapa kementerian pun ada dengan tidak diberikan berkasnya.

“Jangankan publik, sebagian lembaga negara saja tidak menerima. Sebagian kementerian sendiri tidak menerima, antar Kementerian sendiri tidak mendapatkan susunan, ” kata Zainal dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (7/10/2020).

“Lalu tiba-tiba sudah berkecukupan di DPR begitu saja. Kita tidak bisa mengakses sama sekadar. padahal partisipasi dan sosialisasi adalah bagian yang tidak terpisahkan lantaran konsep Undang-Undang Nomor 12 Tarikh 2011 soal pembentukan peraturan, ” tambah Zainal.

Lalu Zainal juga menyinggung tidak adanya pelibatkan stakeholder terkait dalam pengkajian UU Ciptaker.

Ia justru melihat pihak-pihak yang dilibatkan justru yang mendukung substansif pada RUU Ciptaker.

“Saya melihat gejala yang dilibatkan tersebut adalah pihak-pihak yang sudah selektif, dipilih berdasarkan orang-orang yang mengangkat ini dan kemudian menegasikan orang-orang lain, ” ujarnya.

Selain itu, Zainal pula melihat proses yang ada dalam internal DPR RI tidak memenuhi ketentuan dari undang-undang yang ada ataupun dari tata tertib.

“Bisa dibayangkan bagaimana kira-kira ada Paripurna tanpa draft tersebut tidak dibagikan kepada anggota DPR. Tidak semua orang yang mendatangi Paripurna itu mendapatkan draft dengan sama, ” ujarnya.

“Padahal draft tersebut sebenarnya adalah harusnya milik seluruh anggota DPR, karena anggota DPR harusnya mengkritisi draft yang bakal disetujui menjadi tahapan persetujuan di undang-undang. ”