Pilkada Sebagai Medium Pengendalian Covid Terbukti Tak Logis, Tunda!

0
94

Suara. com – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini mengingatkan pemerintah bahwa Covid-19 sudah menjangkiti sejumlah sebagian calon dan penyelenggara pilkada. Menurut dia perkembangan itu harus menjadi pertimbangan untuk memurukkan pilkada yang rencananya diselenggarakan Desember nanti.

“Dua bagian KPU dan satu anggota Bawaslu sudah positif Covid-19. Termasuk juga sejumlah penyelenggara daerah di KPU Agam, Sibolga, Tangsel, dan lain-lain. Termasuk klaster Bawaslu di Boyolali yang jumlahnya 103 lebih, ” kata Titi Angraini, Jumat (18/9/2020).

Itu sebabnya, menurut Titi Angraini, pilkada jadi medium pengendalian Covid-19 adalah terbukti tidak logis.

Dianggap, calon dan penyelenggara pemilu dengan terinfeksi, juga angka positif Covid-19 di Indonesia yang terus meroket merupakan alasan kuat bagi KPU, pemerintah, dan DPR untuk menunda pilkada 2020 sampai jumlah kejadian positif Covid-19 melandai atau berkurang signifikan secara konsisten.

“Atau setidaknya ditunda sampai pusat 2021, ” kata Titi Angraini.

Ketua KPU Arief Budiman yang hari ini terkonfirmasi positif Covid-19, kata Titi Angraini, menunjukkan pilkada dengan segala acara interaksi yang harus dijalani pengelola nyata membawa risiko.

“Perlahan terus bertambah yang terpapar Covid-19. Yakin pilkada kita sehat? ” kata dia.

Titi Anggraini mendoakan Arief Budiman segera melewati masa isolasi mandiri dan dapat kembali beraktivitas.

“Mendoakan Pak Arief Budiman segera sehat kembali. Semoga Allah memberikan segala perlindungan terkemuka untuk semua penyelenggara pemilu dan rakyat Indonesia, ” kata Menjalani Angraini.

Menurut Titi Anggraini perkembangan ini makin relevan menunda pilkada dan memusatkan segala konsentrasi untuk melayani penyebaran Covid-19.