Saran Marzuki Alie Soal Penanganan Covid-19 di DKI Berhasil Bikin Ramai

0
81

Suara. com kacau Usai mengikuti doa Jumat, hari ini, mantan Pemimpin DPR dari Fraksi Demokrat Marzuki Alie bercerita kalau pelanggaran aturan kesehatan masih saja terjadi, real kampanye agar semua anggota bangsa selalu memakai masker untuk menyekat penyebaran Covid-19 tak henti-henti disampaikan.

Marzuki Alie mengacaukan kebijakan pembatasan sosial berskala gembung yang dalam pelaksanaannya di lapangan tidak disertai tindakan tegas pada semua pelanggar protokol kesehatan.

“2 minggu semrawut sudah ditweet, sholat Jum’at, tapi protokol kesehatan. Hari ini perihal sama. Saran saya, masih lebih baik tidak usah PSBB tapi tegas menegakkan protokol kesehatan, daripada PSBB tanpa penegakan hukum, hanya mematikan usaha. SIKM gak timah, CLM gak jalan, ” logat Marzuki Alie dalam akun Twitter @marzukialie_MA.

Marzuki Alie mention ke akun Twitter hak Pemerintah Provinsi Jakarta, @DKIJakarta, serta Gubernur Anies Baswedan, @aniesbaswedan, agar persoalan tersebut menjadi perhatian serius.

Lawyer dari Institusi Bantuan Hukum Bethel Indonesia Yannest Putra Simanullang dengan menggunakan akun Twitter @yannesputra menanggapi pernyataan yang diutarakan Marzuki Alie dengan mengucapkan bahwa oleh Anies, justru para-para kepala daerah disarankan untuk mendaftarkan cara Jakarta dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Tetapi menurut Marzuki Alie kalau disuruh memilah, lebih baik pemerintah tegas menegakkan protokol kesehatan, memakai masker, menggembala jarak, mencuci tangan, dan kalau sempat setiap pagi berjemur di bawah matahari.

Marzuki menilai pelaksanaan PSBB dengan implementasi surat izin keluar masuk Jakarta atau yang sekarang menjadi Corona Likelihood Metric tidak berjalan secara efektif.

Patuh Marzuki, petugas di lapangan cuma berani merazia pengusaha. “Akhirnya ekonomi ambruk, Covid berkembang, ” katanya.

Tetapi menurut Yannest peraturannya sebenarnya sudah baik. Untuk dia, yang kurang adalah penegakan dan kepedulian masyarakat.

Kepedulian masyarakat dinilai masih rendah karena penegakan yang tidak tegas, akhirnya timbul rasa sepele di masyarakat. “Bahkan akhirnya bukan rasa sepele yang tampak, melainkan ketidakpercayaan pasa Covid, ” katanya.