5 Isi Omnibus Law Cipta Kerja yang Dianggap Merugikan Pekerja

0
105

Suara. com – Pemerintah telah menyerahkan draft Omnibus Law Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja kepada DPR pada Rabu, 12 Februari 2020. Namun, serikat buruh menganggap tersedia beberapa pasal RUU Cipta Kegiatan yang merugikan pekerja. Isi Omnibus Law Cipta Kerja dianggap mudarat karena menghapus ketentuan upah minimum di kabupaten/kota, dan juga mampu menurunkan pesangon. Berikut isi Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja!

  1. Terkait upah minimum
    Dalam pasal 88C draft RUU berbunyi, Gubernur menetapkan risiko minimum sebagai jaring pengaman. & dijelaskan lebih lanjut bahwa imbalan minimum tersebut merupakan minimum daerah. Pada Peraturan Pemerintah (PP) Cetakan 78 tahun 2005, penetapan upah dilakukan di provinsi serta kabupaten/kota/ Sehingga menetapkan UMP sebagai satu-satunya acuan besar nilai gaji.
  2. Memangkas pesangon
    Pemerintah akan memangkas pesangon yang diwajibkan pengusaha jika mengabulkan PHK (pemutusan hubungan kerja). Biji pesangon bagi pekerja turun sebab pemerintah mengganggap aturan yang tersedia pada UU Nomor 13 tarikh 2003 tentang ketenagakerjaan tidak implementatif.
  3. Penghapusan kerelaan atau cuti khusus
    RUU Cipta kerja mengubah keyakinan cuti khusus atau izin dengan tercantum dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Penghapusan izin atau cuti khusus kurun lain untuk cuti atau tak masuk saat haid hari pertama, keperluan menikah, menikahkan, mengkhitankan, pembaptisan anak, istri melahirkan/keguguran dalam kandungan hingga adanya anggota keluarga pada satu rumah yang meninggal negeri.
  4. Outsourcing semakin tidak jelas
    Omnibus law membuat nasib pekerja mendaulat daya atau outsourcing semakin tidak jelas karena menghapus pasal 64 dan 65 UU Ketenagakerjaan dengan mengatur tentang pekerja outsourcing. Mengenai Pasal 64 UU Ketenagakerjaan bersuara; Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pengoperasian pekerja kepada perusahaan lainnya melalaikan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh dengan dibuat secara tertulis. Pasal 65 mengatur; (1) Penyerahan sebagian pengamalan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dengan dibuat secara tertulis. Ayat (2) mengatur; pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebaga berikut: dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; dilakukan dengan perintah langsung atau tak langsung dari pemberi pekerjaan; ialah kegiatan penunjang perusahaan secara menyeluruh; dan tidak menghambat proses produksi secara langsung.
  5. Memberikan ruang bagi pengusaha mengontrak seorang pekerja tanpa batas periode
    Omnibus law cipta kerja akan memberikan ruang bagi pengusaha mengontrak seorang pekerja atau buruh tanpa batas waktu. RUU Cipta Kerja itu menghapus ketentuan Pasal 59 Peraturan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengatur tentang aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). PKWT hanya boleh dilakukan paling lama dua tahun & hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

Itulah isi Omnibus Law Membikin Kerja yang dianggap merugikan praktisi!

Penyokong: Muhammad Zuhdi Hidayat