KPK Ingatkan Pemprov Kalteng Gunakan Taksiran Covid-19 Sebaik-Baiknya

0
439

Pandangan. com – Tip Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah buat memanfaatkan anggaran penanganan Covid-19 dengan anggarannya mencapai Rp 810 miliar.

Anggaran yang dimanfaatkan tersebut akan dipantau KPK dalam proses pengadaan barang dan uluran tangan (PBJ).

“Sepanjang abu dan ibu mengadakan barang & jasa dengan itikad baik dan sesuai ketentuan, tidak perlu takut memaksimalkan anggaran yang sudah ada, ” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Selasa (5/5/2020).

Pernyataan tersebut disampaikan Alex, dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi wilayah II Daerah Kalimantan Tengah melalui video conference bersama seluruh pejabat Kalteng.

Alex merinci anggaran Covid-19 di wilayah Kalteng terdiri lantaran Rp 138, 8 miliar untuk belanja dampak ekonomi. Kemudian Rp 267, 1 miliar untuk jaring pengamanan sosial. Sedangkan untuk honorarium penanganan kesehatan mencapai Rp 404, 2 miliar.

Tempat juga menegaskan, agar peran rajin Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) turut terlibat bersama Pemda Kalteng mengingat besaran alokasi anggaran pengerjaan Covid-19.

“APIP serupa menjadi perhatian KPK untuk secara independen dapat menjalankan fungsi check and balance mengawal, mengamankan, menyoroti, dan mengingatkan kepala daerah, ” ungkap Alex

Dalam peruntukan jaring pengaman baik, Alex menyarankan Pemprov Kalteng menyerahkan bantuan sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Meskipun, kata Alex, dalam penyaluran bantuan sosial, masukan yang digunakan sebagai dasar pemberian bantuan masih belum terbaru.

“Memang tidak terlalu update, tapi ini merupakan data terkemuka yang pemerintah miliki saat itu. DTKS harusnya setiap 3 kamar sekali di-update datanya. ”

Diketahui, KPK telah menyampaikan surat edaran kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Pengerjaan Covid-19 di tingkat nasional maupun daerah, pimpinan kementerian, lembaga serta pemerintah daerah (pemda).

Tujuannya agar penyaluran bantuan baik tepat sasaran sesuai Surat Informasi Nomor 11 Tahun 2020 mengenai penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-DTKS.