Tulisan BPT, Ini Angkutan Jabodetabek dengan Direkomendasikan Setop Sementara

0
470

Suara. com – Masyarakat digegerkan oleh penghentian sementara operasional sejumlah transportasi di Jakarta dan daerah-daerah penyangganya alias Jabodetabek.

Pelarangan operasional transportasi itu tercantum dalam Surat Edaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi untuk Mengurangi Pergerakan Orang dari dan ke Jabodetabek Selama Masa Pandemi Covid-19 atau Virus Corona.

Lantas transportasi apa sekadar yang dihentikan sementara?

Dalam surat yang ditandatangani sebab Kepala BPTJ Polana B Pramesti itu, merekomendasi untuk menghentikan tatkala layanan kereta api jarak jauh dari dan ke Jabodetabek dan menghentikan sementara operasional kereta jalan kereta api listrik (KRL).

Surat itu juga merekomendasikan menutup sementara atau sebagian stasiun kereta elektrik.

Kemudian, Moda Sundal Terpadu (MRT) dan Lintas Umum Terpadu (LRT) juga direkomendasikan buat operasional secara terbatas.

Selanjutnya, operasional TransJakarta juga mengikuti dalam rekomendasi operasional secara Terpatok.

Selain itu, BPTJ juga merekomendasikan penghentian tatkala bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Bus Antar Praja Antar Provinsi (AKAP).

Tak hanya itu, dalam surat tersebut juga diamanatkan menutup tengah Terminal Bus dan menutup tatkala operasional perusahaan otobus, mulai sejak loket, agen, pul bus.

Juru Kata Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyuarakan, SE tersebut tak mengikat langsung untuk diimplementasikan, tapi hanya sebagai rekomendasi kepada Pemda di Jabodetabek.

“Surat Edaran tersebut bertujuan memberikan rekomendasi kepada daerah apabila sudah dikategorikan sebagai wilayah yang diperkenankan untuk melakukan Pemisahan Sosial Berskala Besar (PSBB), sanggup melakukan pembatasan penggunaan moda transportasi untuk mengurangi pergerakan orang di dalam upaya memutus rantai penyebaran covid-19, ” ujar Adita kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Menurut Adita, sesuai dengan PP No 21 tahun 2020, untuk dapat dikategorikan sebagai wilayah PSBB daerah terlebih dahulu kudu mendapatkan persetujuan dari Kemenkes.

Dengan demikian, jika belum secara resmi mendapatkan persetujuan Kemenkes mengenai status PSBB Daerah belum dapat melakukan pembatasan transportasi.

“Sebaliknya bagi wilayah di Jabodetabek yang sudah berstatus PSBB, Surat Edaran BPTJ Nomor SE 5 Tahun 2020 dapat menjadi pedoman untuk melakukan pembatasan moda transportasi. ”