Home Blog

Keuskupan Agung Jakarta Matangkan Protokol Peribadatan Sebelum Buka Gereja

0

Suara. com – Gereja-gereja Katolik di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi yang berada dalam bawah wewenang Keuskupan Agung Jakarta akan siap dibuka kembali dalam masa Normal Baru usai berhentinya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena wabah Covid-19.

Sekretaris Keuskupan Agung Jakarta Unggul Prasojo mengatakan, pihaknya memastikan kesiapan peribadatan sehubungan dikeluarkannya surat edaran Menteri Agama.

“Kami sedang mematangkan protokol peribadatan pada masa tatanan normal baru (new normal) yang sedang disusun, ” ujar Adi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Keuskupan Agung Jakarta selalu akan memastikan kesiapan setiap paroki dalam menjalankan protokol peribadatan privat tersebut. Persiapan tersebut dilakukan secara seksama mengingat wilayah pelayanan Keuskupan Agung Jakarta terdiri atas DKI Jakarta, Tangerang dan Bekasi.

“Karena itu sebagai bagian dari memastikan kesiapan paroki-paroki tentu perlu dilihat sesuai dengan tulisan edaran Menteri Agama, yaitu permisi dari kepala daerah serta Satuan Gugus Tugas setempat. Itu yang sedang kami lakukan, kami komunikasikan dengan paroki, ” ujar dia.

Keuskupan Agung Jakarta perlu memastikan kesiapan paroki-paroki untuk menjalankan protokol peribadatan, diantaranya medium dan prasarana, sumber daya manusia. dan mitigasi risiko.

“Pada waktunya apabila protokol peribadatan sudah siap dan paroki-paroki sudah siap, tentu kami akan mulai membuka rumah ibadah sesuai dengan protokol yang diarahkan oleh pemerintah, ” katanya.

Menggugat Tembak Wartawan, Seorang Warga Aceh Dituntut Hukuman Percobaan

0

Suara. com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Aceh Barat, menuntut terdakwa Akrim bin almarhum Nurdin warga Meulaboh, Aceh Barat dengan kejahatan kurungan penjara selama enam kamar dengan masa percobaan selama mulia tahun.

Ia didakwa terbukti bersalah secara sah & meyakinkan melakukan pengancaman menggunakan bukan senjata api melainkan senjata api jenis mancis terhadap wartawan Modus Aceh, Aidil Firmansyah yang terjadi pada tanggal 5 Januari 2020 lalu.

“Menuntut tersangka Akrim bin alm Nurdin dengan pidana penjara selama enam bulan dengan masa percobaan selama mulia tahun, ” kata Jaksa Penggugat Umum (JPU) Yusni Febriansyah dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Meulaboh, Aceh Barat, Selasa(2/6/2020).

Sidang ini berlangsung secara daring dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai Zulfadly P dan hakim anggota masing-masing Muhammad Tahir dan Irwanto, serta panitera Mawardi.

Dalam tuntutannya, JPU Yusni Febriansyah menyatakan terdakwa Akrim terbukti bersalah melakukan tindak pidana risiko kekerasan yang melawan hukum dengan ancaman terhadap saksi Aidil Firmansyah.

Sedangkan mancis–korek api merek Cyclon warna Grey yang merupakan alat yang digunakan terdakwa saat melakukan pengancaman, dirampas buat negara untuk dimusnahkan.

Yusni Febriansyah juga menyatakan hal yang memberatkan terdakwa Akrim tidak ada, sedangkan hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum.

Atas tuntutan tersebut, terdakwa Akrim di hadapan menawan hakim mengaku bersalah dan mengiakan perbuatannya.

Ia juga berjanji tidak akan mengulangi tanduk tindak pidana di kemudian hari.

Sesudah mendengarkan tuntutan JPU, majelis ketua yang dipimpin oleh Zulfadly P menutup persidangan tersebut, dan sesi ditunda serta akan dilanjutkan di dalam Selasa, 9 Juni pekan pendahuluan.

Sumber: Antara

Disesalkan Nama Muhammadiyah Dicatut dalam Perbincangan Pemakzulan Presiden

0

Bahana. com – Kepala Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menyesalkan nama organisasi Muhammadiyah dibawa-bawa dalam diskusi tentang aspek konstitusional pemakzulan presiden di tengah pandemi Covid-19 yang digelar di Yogyakarta.

Ia menilai perbincangan soal konstitusionalitas pemakzulan presiden pada era pandemi Covid-19 merupakan topik yang sensitif, demikian dilansir sebab kantor berita Antara.

“Hendaknya jangan dahulu membawa-bawa nama organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah dalam topik sensitif itu sebelum bertanya dan berkonsultasi dahulu dengan Pimpinan Sentral dan/atau Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat, ” kata Anwar dalam pemberitahuan yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut dia, topik itu menyangkut hal yang betul sensitif dan oleh pihak penguasa dan/atau para pendukung rezim tentu bisa diartikan bermacam-macam. Hal itu bisa merusak nama baik serta mempersulit posisi Muhammadiyah dalam melakukan fungsi dan tugasnya dengan bagus.

Kendati demikian, Anwar mengaku tidak keberatan kalau tersedia orang atau para pihak bicara dalam diskusi itu. Apalagi, pada negeri ini kebebasan berbicara dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.

Untuk itu, Anwar dengan juga Sekretaris Jenderal Majelis Ustazah Indonesia itu mengimbau agar ke depan harus meminta konsultasi kepada Pimpinan Pusat dan Pimpinan Provinsi Muhammadiyah setempat jika akan menyelenggarakan acara yang akan menyeret-nyeret tanda Muhammadiyah ke ranah politik.

Penuh Penolakan SIKM, JALA Bantu PRT Lakukan Rapid Test

0

Suara. com – Banyak Penolakan SIKM, JALA Bantu PRT Lakukan Rapid Test

Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Keluarga (JALA PRT), Lita Anggraeni, mengucapkan saat ini pihaknya telah mengupayakan rapid test terhadap para PRT yang kedapatan mudik dan belum bisa kembali ke kota masing-masing tempat mereka bekerja.

Hal itu seiring dengan ditolaknya 12. 710 permohonan Surat Persetujuan Keluar Masuk atau SIKM dengan antara lain mereka para PRT karena tak memenuhi syarat.

Lita menilai seharusnya rapid test diberikan kepada seluruh warga termasuk PRT.

“Karena PRT adalah pekerja dan warga negeri dengan income terendah. Maka mampu dibayangkan kalau kehilangan pekerjaan serta tidak ada perlindungan sosial. Sebab sudah seharusnya ada akses kesehatan tubuh dan perlindungan sosial bagi seluruh warga terutama seperti pekerja secara income rendah termasuk PRT, ” kata Lita dalam keterangannya, Minggu (31/5/2020).

Selain lantaran pemerintah, Lita menilai pemberi kerja juga seharusnya ikut menanggung kos rapid test terhadap para PRT.

“Demikian pula sponsor kerja seharusnya menanggung rapid test-nya dan semua biaya pengurusan persyaratan, ” kata Lita.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengungkapkan sebanyak 12. 710 tuntutan Surat Izin Keluar Masuk atau SIKM ditolak karena tak menutup syarat.

Hingga Jumat (29/5/2020) ada 25, 664 orang telah mengajukan permohonan SIKM serta 12. 710 di antaranya ditolak karena tak memenuhi kriteria serasi Pergub DKI Jakarta.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Utama Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra, mengungkapkan, banyak pemohon mengajukan permohonan untuk Asisten Sendi Tangga (ART) yang akan kembali bekerja di Jakarta.

Adapun sebelumnya para ART itu pergi ke kampung halamannya era Peraturan Pelaksanan PSBB diberlakukan dalam wilayah DKI Jakarta

“Kami masih menemukan banyaknya tuntutan SIKM yang diajukan di asing ketentuan yang sudah ditetapkan pada peraturan perundangan, banyak pemohon mengajukan permohonan untuk Asisten Keluarga (ART) yang akan Kembali bekerja pada Jakarta, ” kata Benni dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2020).

Benni menambahkan, tak sedikit serupa ditemukan permohonan yang tidak memerlukan SIKM karena perjalanan pemohon tak memasuki wilayah DKI Jakarta.

Benni kemudian mencontohkan lupa satunya perjalanan pemohon dari Cirebon menuju Bekasi atau dari Surabaya menuju Luar Negeri dengan terlebih dahulu transit di Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Banten.

Dia menyebut macam permohonan tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundangan terkait perizinan SIKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Benni mengatakan biar tak ada SIKM ditolak, terbuka harus mempelajari ketentuan pengajuan kerelaan dan mempelajari perizinan SIKM pada laman https://corona.jakarta.go.id/id/izin-keluar-masuk-jakarta dan media sosial @layananjakarta, sebelum mengajukan permohonan.

“Dengan begitu seluruh pihak dapat membantu kami agar mengakhiri pemrosesan perizinan SIKM dengan lekas dan tentunya juga membantu awak yang benar-benar memerlukan SIKM itu, ” tutup dia.

Sebesar 12. 710 Permohonan SIKM Ditolak, Banyak di antaranya ART

0

Suara. com – Pemprov DKI Jakarta mencuaikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengungkapkan sebanyak 12. 710 permohonan Surat Izin Keluar Masuk atau SIKM ditolak karena tak memenuhi kondisi.

Hingga Jumat (29/5/2020) ada 25, 664 orang telah mengajukan permohonan SIKM dan 12. 710 di antaranya ditolak karena tak memenuhi kriteria sesuai Pergub DKI Jakarta.

Kepala Biro Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra, mengungkapkan, penuh pemohon mengajukan permohonan untuk Asisten Rumah Tangga (ART) yang bakal kembali bekerja di Jakarta.

Adapun sebelumnya para ART tersebut pergi ke kampung halamannya saat Peraturan Pelaksanan PSBB diberlakukan di wilayah DKI Jakarta

“Kami masih menemukan banyaknya permohonan SIKM yang diajukan pada luar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundangan, banyak pemohon mengajukan permohonan untuk Asisten Sendi Tangga (ART) yang akan Kembali bekerja di Jakarta, ” kata Benni dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2020).

Benni menambahkan, tidak sedikit juga ditemukan permohonan yang tidak memerlukan SIKM karena penjelajahan pemohon tidak memasuki wilayah DKI Jakarta.

Benni lalu mencontohkan salah satunya perjalanan pemohon dari Cirebon menuju Bekasi ataupun dari Surabaya menuju Luar Negeri dengan terlebih dahulu transit di Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Banten.

Tempat menyebut jenis permohonan tersebut tak diatur dalam peraturan perundangan terpaut perizinan SIKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Benni mengatakan agar tak ada SIKM ditolak, publik harus mempelajari keyakinan pengajuan izin dan mempelajari perizinan SIKM di laman https://corona.jakarta.go.id/id/izin-keluar-masuk-jakarta & media sosial @layananjakarta, sebelum mengajukan permohonan.

“Dengan begitu seluruh pihak bisa membantu kami agar menyelesaikan pemrosesan perizinan SIKM dengan cepat & tentunya juga membantu warga yang benar-benar memerlukan SIKM tersebut, ” tutup dia.

Tolak New Normal, Bupati Bintan Gaungkan Istilah Ini

0

Perkataan. com – Penerapan istilah New Normal untuk menggambarkan tatanan baru dalam hidup bersama Covid-19 yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat penolakan daripada Pemerintah Kabupaten Bintan, Provinisi Kepulauan Riau.

Pemkab Bintan menolak penggunaan tersebut lantaran khawatir bakal menimbulkan permasalahan di pusat masyarakat.

Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan, masyarakat berpikiran New Normal sebagai kondisi wajar setelah pandemi Covid-19. Anggapan ini dapat menimbulkan permasalahan jika diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari.

“Anggapan New Normal sebagai posisi normal, tentu tidak benar. Ini berbahaya bila diimplementasikan dalam kesibukan sehari-hari, ” katanya seperti dilansir Antara pada Jumat (29/5/2020).

Apri, yang juga Pemimpin Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bintan, menegaskan mengganti istilah New Normal dengan kalimat beradaptasi secara kehidupan baru. Dia menilai, kalimat itu relatif lebih mudah dipahami masyarakat, terutama yang tinggal di pulau-pulau.

Beradaptasi secara kehidupan baru berarti masyarakat berangkat menyesuaikan diri dengan kondisi yang dihadapi sekarang. Untuk mencegah tak tertular Covid-19, masyarakat tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dalam beraktivitas.

“Penggunaan istilah yang mudah dipahami masyarakat dibutuhkan karena itu berhubungan dengan aktivitas sehari-hari, apalagi tingkat pemahaman masyarakat tak selalu sama, ” ucapnya.

Apri mengemukakan kegiatan masyarakat akan dimulai lagi, tidak dibatasi, namun tetap harus mengindahkan protokol kesehatan agar tidak tertular Covid-19. Protokol kesehatan mengatur kehidupan masyarakat dalam beraktivitas.

Protokol kesehatan yang harus dijalankan seperti jaga jarak fisik, penggunaan masker dalam beraktivitas, penyediaan tempat mencuci tangan dan sabun, & menggunakan sarung tangan bagi praktisi yang berinteraksi dengan konsumen.

“Pengawasan ana perketat di ruang publik, serta tentu ada sanksi bagi pelanggarnya, ” katanya. (Antara)

Wali Kota Tidore Kepulauan Jadi Pasien Positif Covid 128 di RSU Ternate

0

Suara. com – Gugus Suruhan Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku Utara (Malut) mengumumkan Wali Praja Tidore Kepulauan (Tikep) Capt Ali Hi Ibrahim terkonfirmasi positif Covid-19.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah keluarnya hasil pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) di Panti Sakit Umum (RSU) Chasan Boesoerie Ternate.

“Dari hasil penyelidikan epidemiologi, Wali Kota Tikep diduga tracking kontak dengan anak obat 100 berinisial ASS yang juga Sekretaris Kota Tikep yang telah meninggal dunia pada 23 Mei 2020, ” kata Juru Kata Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Malut Alwia Assagaf di Ternate pada Kamis (28/5/2020).

Ali Ibrahim sendiri tercatat jadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tikep bersama Penulis Gugus Tugas ASS yang meninggal dunia memang menjalankan tugas di penanganan Covid-19.

Pasal, tugas-tugas wali kota yang berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pejabat di Kota Tikep, sehingga diharuskan melakukan pemeriksaan rapid test.

Selanjutnya, hidup Wali Kota Tikep Sulama Ali Ibrahim juga dirujuk ke Ternate karena mengalami gejala batuk kecil, tidak ada sesak nafas, sehingga ada pertimbangan untuk dilakukan pembelaan.

Wali Kota Tikep Capt Ali Ibrahim bersama delapan orang pasien lainnya berdasarkan hasil Tes Cepat Molekul (TCM) di RSU Chasan Bosoirie terkonfrmasi meyakinkan COVID-19.

Sesuai hasil TCM tersebut terdapat bunga pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sebesar sembilan orang, sehingga jumlah dalam Provinsi Maluku Utara posisi Kamis sebanyak 128 kasus positif, wafat dunia masih tercatat sebanyak enam orang dan pasien positif dengan sembuh sebanyak 21 orang.

Dari sembilan pasien terkonfirmasi posiitif, salah satunya Wali Praja Tikep Cap Ali Ibrahim kemudian disebut pasien 128.

Untuk diketahui, perawatan intensif oleh dokter rumah lara di Tikep dilakukan kepada Wali Kota Ali Ibrahim. Setelah itu, Wali Kota Tikep itu langsung mendapatkan perawatan oleh tim medis serta pemeriksaan lanjutan dengan dikerjakan rapid test dan hasilnya nonreaktif, sedangkan dari hasil foto membuktikan diagnosa pneumonia bilateral (paru-paru).

Karena di Kota Tikep belum memiliki dokter spesialis paru, sehingga Wali Kota Tikep dengan juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tikep ini dirujuk ke Ternate, selanjutnya tim medis dari RS Tidore kembali melangsungkan penjemputan terhadap istri Wali Praja Tikep Sulama Ali Ibrahim buat selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan isolasi.

Sejarah Yuni, Pekerja Domestik yang Dirumahkan Terimbas Pandemi Corona

0

Suara. com awut-awutan Pandemi Virus Corona berdampak besar bagi sejumlah posisi pekerja, salah satunya pekerja domestik alias pekerja rumah tangga (PRT). Aturan pembatasan sosial berskala tinggi (PSBB) yang diterapkan pemerintah melaksanakan mereka kehilangan pekerjaan.

Seorang pekerja domestik yang terkena imbasnya adalah Yuni Sri Rahayu. Pekerja domestik yang tergabung dalam Serikat Pekerja Domestik Sapu Lidi ini sudah dirumahkan sejak April 2020 lalu.

Yuni sebelumnya bekerja pada dua tuan di dua apartemen berbeda. Dia bekerja di apartemen yang berlokasi di kawasan Cilandak dan Jambar Indah, Jakarta Selatan.

Yuni menuliskan kisah tentang dirinya yang dirumahkan akibat pandemi Covid-19 ini. Tulisannya bisa dijumpai pada:
https://www.tungkumenyala.com/aku-tidak-akan-menyerah-dalam-situasi-pandemik/

Biar dirumahkan, Yuni mengaku sempat mendapat upah bulanan tanpa potongan. Namun, memasuki pertengahan bulan April, dia hanya mendapat upah senilai Rp. 2, 1 juta saja.

“Pada pekerjaan di tempat apartemen Cilandak, –saya dirumahkan bulan April 2020. Saya tetap diupah sebulan penuh tanpa potongan, meskipun dari pertengahan April saya telah dirumahkan dengan besaran upah Rp 2, 1 juta, ” sekapur Yuni kepada Suara. com, Rabu (27/5/2020).

Kekinian Yuni masygul. Dia tidak tahu, apakah gajinya di bulan Mei hendak dibayar secara utuh atau pasti kena potongan. Lantaran, pemotongan gaji bulanan merupakan problem bagi Yuni dan tentu juga keluarganya.

“Apakah majikan ekspat saya ini akan memberikan imbalan bulan Mei ini sama secara bulan April kemarin? Inilah dengan menjadi problema saya, karena sebenarnya, kehidupan saya dan anak kami tergantung dari pendapatan upah dengan setiap bulan saya terima, ” jelasnya.

Di wadah kerja lainnya, yakni di kondominium yang berlokasi di Pondok Elok, dia memang belum dirumahkan. Namun ada aturan dari pihak tadbir apartemen yang harus diterapkan.

Aturannya, untuk pekerja domestik yang bekerja kembali pergi –tidak tinggal bersama majikan– harus dirumahkan demi memutus ikatan penyebaran Covid-19.

“Karena untuk memutus mata rantai penyaluran Covid-19, maka pihak manajemen gedung apartemen menetapkan ketentuan bahwa PRT yang dengan kondisi pulang-pergi tatkala dirumahkan, ” beber dia.

Yuni mengatakan, sebenarnya pekerja domestik yang bekerja di apartemen tersebut masih bisa bekerja. Syaratnya, sang majikan harus membikin tulisan pernyataan kepada pihak pengelola apartemen.

“Akhirnya, majikan mampu mempekerjakan saya dengan peraturan dengan baru di saat PSBB tersebut, ” ungkap Yuni.

Pengurangan jam bekerja tentunya berpengaruh juga bagi Yuni. Dengan jam kerja yang relatif lebih kurang, maka penghasilan bagi Yuni serupa berkurang.

Semula Yuni senang karena majikannya masih mau mempekerjakan dia. Kata Yuni, sang majikan sempat menemui bagian apartemen untuk mengatur jam kerja Yuni. Pasalnya, setiap ada majikan yang kedapatan tidak melapor di pihak manajemen, maka pekerja pribumi yang bekerja pulang pergi tak diperkenankan masuk ke apartemen.

Jelas, kenyataan tersebut benar merugikan para pekerja domestik yang bekerja di sana. Bahkan, ada yang dirumahkan tanpa upah.

“Dengan keadaan inipun banyak PRT yang dirumahkan oleh majikannya tanpa diupah dan belum terang kapan bekerja, ” bebernya.

Singkat kata, majikan Yuni yang berada di apartemen dalam kawasan Pondok Indah mengirim perintah singkat. Pesan tersebut berisi, jika gaji Yuni juga dikurangi bersamaan berkurangnya jam kerja.

“Tapi saya kecewa saat majikan perempuan berbicara lewat WhatsApp bahwa dengan pengurangan jam dan keadaan kerja maka upah saya hendak dikurangi, ” jelas Yuni.

Yuni Sri Rahayu.

Biasanya, Yuni bekerja dari hari Senin hingga Jumat dengan waktu kerja selama 5 jam. Dengan begitu, dia mendapat gaji Rp dua, 3 juta setiap bulan.

Akibat pandemi corona dengan melahirkan kebijakan PSBB, Yuni saja bekerja tiga kali dalam seminggu dengan waktu kerja selama 4 jam. Dengan demikian, dia cuma menerima gaji sebesar Rp. satu, 5 juta tiap bulan.

“Saat pandemi itu akan menerima upah hanya Rp 1, 5 juta karena jam kerja menjadi 4 jam kegiatan dan hari kerja menjadi seminggu tiga kali saja. Majikan menjelaskan bahwa saya diupah per kehadiran Rp 100 ribu Jadi pada sebulan 15 kali datang pada sebulan dan ditambah 100 seperseribu untuk parkir, ” cetusnya.

Mencari Penghasilan Tambahan

Kekinian, Yuni menekuni pekerjaan baru, bisnis online. Melalui media sosial dia memeriksa menjajakan makanan ringan beku nama lain frozen food.

Yuni menyulap rumah kontrakannya yang berlokasi di Jalan Haji Tolib, Cipete Utara, Jakarta Selatan sebagai tempat usaha. Menurut Yuni, dalam era pandemi corona, makanan adalah keinginan pokok bagi masyarakat.

“Saya juga mencoba berjualan makanan ringan dan frozen food dengan saat ini semua orang kemaluan untuk makan. Pokoknya campur-campur tergantung minat pembeli, ” ungkapnya.

Dalam menekuni bisnis ini, Yuni terkendala masalah modal serta tempat penyimpanan barang dagangannya. Untuk itu, Yuni cuma menjual bahan dagangannya bagi orang yang telah memesan.

Dari hasil penjualan barang dagangannya, uang itu Yuni pakai untuk membeli bahan-bahan dagangan. Meski untuknya tidak banyak, namun cukup untuk biaya jajan bagi empat anaknya.

“Keuntungan memang tidak penuh, tapi setidaknya bisa untuk kekayaan jajan anak saya. Saya harus menguras untuk memenuhi kebutuhan tumbuh keluarga kecil saya karena hamba single parent, harus mencari makan sendiri untuk memenuhi kebutuhan, ” kata dia.

Selain makanan beku seperti sosis, kentang, dan nugget, Yuni juga menjual tas bikinan lokal melalui permintaan jual beli dan media baik. Meski untungnya tidak seberapa, namun banyak kawan Yuni yang berminat untuk membeli.

“Saya bersyukur walau untung sedikit dagangan saya ini banyak kawan dengan minat. Hanya dengan upload kehormatan di whatsapp dan facebook banyak pembeli memesan, barang saya antar ke tempat pembeli, ” berlanjut Yuni.

Hidup dengan gaji pas-pasan di ibu tanah air, apalagi saat pandemi corona, menghasilkan Yuni harus memutar otak. Sebab, dia punya tanggungan lain semacam tagihan kontrakan, kredit motor.

Yuni mengatakan, tagihan sewa kontrakan dan kredit motornya di setiap bulan berkisar di angka Rp 1 juta. Untungnya, kedua dakwaan yang membikinnya sakit kepala nominalnya berkurang akibat Corona.

“Namun saat pandemi ini hamba kurangi untuk membayar kontrakan dan setoran motor saya bisa berkurang, ” kata dia.

Lebih lanjut, Yuni berharap, pandemi Covid-19 yang melanda tanah tirta asegera berakhir. Dia berharap peristiwa kembali normal seperti sedia kurun agar bisa mencari pekerjaan hangat.

“Saya hanya berharap situasi pandemik Corona itu cepat selesai dan semua umum saya bisa mencari pekerjaan sedang, ” harap Yuni.

Baginya, pandemi corona membikin orang-orang untuk lebih cerdas dalam melakukan hidup, agar bisa bertahan pada situasi seperti ini. Yuni menambahkan, yang paling penting buatnya saat ini adalah kesehatan yang berlebihan.

“Situasi pandemi ini membuat ruang gerak kita dibatasi, tapi membuat kita lebih pandai agar bisa survive. Yang istimewa tetap semangat dan jaga kesehatan tubuh sambil mencari rupiah demi tumbuh yang mahal, ” tutupnya.

Deputi Penindakan KPK DIlaporkan ke Dewas Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

0

Suara. com – Masyarakat Anti Korupsi Nusantara (MAKI) melaporkan Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto kepada Dewan Pengawas KPK.

Karyoto diduga melakukan pelanggaran etik dalam perkara kasus proses tangkap tangan (OTT) pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) terkait mas Tunjangan Hari Raya (THR) pada pejabat Kemendikbud RI.

“Hari ini, Masyarakat Anti Manipulasi Indonesia, via email telah memberikan surat kepada Dewan Pengawas KPK berupa laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Karyoto selaku Deputi Pimpinan Bidang Penindakan KPK dalam memberikan release kegiatan tangkap lengah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 20 Mei 2020, ” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangan tertulis dalam Selasa (26/5/2020).

Boyamin menyampaikan, sejumlah dugaan pelanggaran ideal Karyoto dalam penangkapan terhadap Besar Bagian Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor dilakukan tanpa perencanaan matang dan tidak detail.

“Mulai dari penerimaan pengaduan masyarakat sampai dengan keputusan untuk menyelenggarakan giat tangkap tangan. Semestinya, pra melakukan kegiatan tangkap tangan telah dipastikan apa modusnya? apakah uang sogok atau gratifikasi? Dan siapa penyelenggara negaranya, sehingga ketika sudah dikerjakan giat tangkap tangan tidak mungkin, tidak ditemukan penyelenggara negaranya, ” ucap Boyamin.

Kemudian, kata Boyamin, Karyoto dalam perencanaan dan analisa perkara terhadap kegiatan tangkap tangan diduga tidak membawabawa jaksa yang bertugas di KPK. Bila, OTT dilakukan dengan membawabawa jaksa tidak gagal sebagaimana selama ini terjadi di KPK.

“Semestinya melibatkan jaksa sebagai pengendali penanganan perkara untuk mengambil materi substansi peristiwa, kapan eksekusi penangkapan dan penahanan, kewenangan para pihak dan analisis SWOT-nya, ” ucap Boyamin.

Kemudian, dugaan pelanggaran etik lain Karyoto dalam pelaksanaan tangkap tangan adalah tidak tertib dan tidak lengkap administrasi penyelidikan, sebagaimana ditentukan SOP dan KUHAP untuk pengamanan sesorang atau penangkapan dan suruhan keterangan para pihak dari pekerja dan Rektor UNJ Komarudin.

“Semestinya jika giat mengambil tangan ini bagus dengan seluruh administrasnya maka potensi gagal ialah kecil, ” ucap Boyamin

Selain tersebut, MAKI juga mempersoalkan dugaan pengingkaran etik Karyoto terkait keterangan pers yang disampaikannya mengenai OTT tersebut. Diduga, Karyoto membuat rilis kepada media atas inisiatifnya sendiri. Real diketahui, bahwa arahan maupun evaluasi Dewas KPK hanya juru bicara dan pimpinan KPK yang diperkenankan memberikan pernyataan kepada media terkait penanganan suatu perkara.

Dalam penyampaian persnya juga, Karyoto menyebut nama lengkap atau tanpa inisial pihak-pihak yang diamankan serta diperiksa KPK. Menurut, Boyamin pihak-pihak yang masih dalam pemeriksaan depan seharusnya menggunakan inisial demi azas praduga tidak bersalah.

“Selama ini rilis atau konferensi pers KPK atas kegiatan OTT selalu dengan penyebutan inisial untuk nama-nama yang terkait dengan OTT, ” ujar Boyamin

Apalagi, kata Boyamin, Karyoto serupa menyampaikan hal yang tidak benar dalam keterangan persnya. Ketika, pada narasi pembukaan rilis yang menyatakan, ‘merespon pertanyaan rekan-rekan wartawan perkara informasi adanya kegiatan OTT, sanggup kami jelaskan sebagai berikut. ‘

“Hal ini diduga tidak benar, karena informasi OTT tidak bocor sehingga tidak tersedia wartawan yang menanyakan kabar OTT dan diduga OTT diberitahukan oleh Karyoto kepada wartawan dalam wujud rilis, ” ungkap Boyamin

Boyamin berharap Dewas KPK segera memberikan respon untuk menindaklanjuti laporannya tersebut.

“Kami serahkan sepenuhnya kepada Dewas KPK untuk menindaklanjuti laporan ini sesuai ketentuan yang berlaku, ” katanya.

Semenjak 2 Bulan Terakhir, Warga Nyata Covid-19 di Sumsel Tercatat 821Kasus

0

Suara. com awut-awutan Dalam dua kamar terakhir, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mencatat ada 821 kasus positif pasien Corona ataupun Covid-19 sejak kali pertama diumumkannya kasus tersebut pada 24 Maret 2020.

Juru Cakap Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Selatan Yusri merinci ada 76 kasus baru yang berasal dari Kota Palembang (32 kasus), Kota Lubuklinggau (empat kasus), OKI (28 kasus), Prabumulih (lima kasus), Banyuasin (empat kasus), serta Ogan Ilir, Muara Enim, dan Lahat masing-masing satu kasus.

“Total tambahan 76 kasus, delapan kasus dari OKI masih pada penyelidikan dan sisanya berstatus penularan lokal, ” ujarnya seperti dilansir Antara di Palembang, Senin (25/5/2020).

Delapan kasus sejak OKI yang masih dalam penyelidikan yakni kasus 792 (laki-laki 34 tahun), 793 (laki-laki 28 tahun), 794 (laki-laki 53 tahun), 795 (laki-laki 41 tahun), 796 (laki-laki 48 tahun), 797 (laki-laki 34 tahun), 798 (perempuan 70 tahun) dan 799 (laki-laki 70 tahun).

Total 812 urusan itu menyebar di Kota Palembang (zona merah) dengan 457 urusan, disusul Kota Lubuklinggau (zona merah) 59 kasus, Kabupaten Ogan Komering Ilir (zona kuning) 59 kasus, Kabupaten Ogan Ilir (zona kuning) 46 kasus, Kabupaten OKU (zona merah) 33 kasus, Kabupaten Banyuasin (zona merah) 49 kasus, serta Kota Prabumulih (zona merah) 20 kasus.

Kasus lainnya tersebar di sembilan wilayah daerah kuning, yakni Kabupaten Musi Rawas Utara (19), Musi Rawas (15), Muara Enim (14), Lahat (sembilan), Musi Banyuasin (delapan), OKU Timur (tujuh), serta OKU Selatan, Pagaralam dan Empat Lawang (satu), istimewa dari luar Sumsel, namun dirawat di Sumsel sebanyak sembilan urusan.

Selain kasus tentu, kasus sembuh juga terus meningkat 12 orang sehingga total menjelma 114 orang, sedangkan kasus wafat yang terlaporkan tidak bertambah ataupun tetap 28 orang.

Selama dua bulan merembet di Bumi Sriwijaya, setidaknya lima dari 17 kabupaten/kota telah berkedudukan zona merah, 11 lainnya berkedudukan zona kuning dan hanya kepala wilayah masih zona hijau yaitu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Gugus suruhan mengimbau masyarakat tetap mematuhi imbauan pemerintah semaksimal mungkin khususnya di Kota Palembang dan Prabumulih dengan akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat tiba besok, Selasa (26/5)

“Pakailah masker bagus di dalam maupun luar rumah, sayangi anak dengan tidak membawanya ke tempat-tempat ramai dan selalu mencuci tangan setiap selesai beraktifitas, ” kata Yusri menegaskan.

Sumsel saat ini beruang pada peringkat keenam kasus positif COVID-19 terbanyak di Indonesia serta kemungkinan masih akan bertambah karena terdapat 1. 974 sampel OTG, PDP maupun ODP yang sedang diperiksa. (Antara)