Mendes PDTT ke Sumedang, Saksikan Kerja Sama Pemutakhiran Petunjuk Desa

0
24

Suara. com – Menteri Desa, Pendirian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar atau Gus Gajah, menyaksikan penandatangan Perjanjian Kegiatan Bersama Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa Suprapedi dengan Deputi Statistik Badang Pusat Statistik (BPS) Setianto soal Peningkatan Kapasitas Desa di Mendukung Program Desa Cinta Statistik di Gedung Negara Sumedang, Jawa Barat, Jumat (4/6/2021).

Dia menyambut kerja bersama tersebut, karena memang ingin membimbing BPS untuk pemutakhiran keterangan desa berbasis SDGs, biar terkoneksi dengan semua, termask BUMDes.

Ada tiga hal yang menjadi fokus Gus Menteri. Pertama, SDGs Tempat, kemudian BUMDes dan Pembantu Desa. Regulasi soal situasi BUMDes sebagai Badan Lembaga telah dituntaskan oleh Kemendes PDTT yang membuat BUMDes nantinya setara dengan BUMN.

Gus Gajah menargetkan, pada 2023, honorarium pendamping lokal desa bisa naik. Ia mengakui, cara penyusunan data desa memang harus dibenahi, karena tak didampingi dan dilatih oleh BPS.

Baca Juga: Sukseskan Transmigrasi, Kemendes PDTT Gelar Forkasi Regional II Tahun 2021

“Tapi aplikasinya sudah kita bikin sedemikian rupa & sederhana, karena kalau memakai aplikasi mudah dan jejak digitalnya ada, ” kata pendahuluan Doktor Honoris Causa sejak UNY ini.

Gus Menteri kemudian memamerkan aplikasi digital untuk pembantu desa, yaitu Daily Report. Tiap hari, pendamping daerah harus melaporkan sebagai indikator kinerja nantinya.

“Sistem sudah kita siapkan, SDM dibekali dengan kemahiran yang mumpuni termasuk tutorial, ” kata Gus Menteri.

Ia meyakinkan bahwa keterangan yang ditampilkan dalam Bentuk Informasi Desa valid. Misalnya, soal data stunting dalam desa. Dinas Kesehatan dipersilahkan untuk lakukan pengecekan dan konsolidasi data di lapangan.

“Setelah dikonsolidasi dan dibenahi, lalu masukkan lagi ke desa had data itu semakin berlaku, karena sudah dikonsolidasi bagian pemangku kepentingan, ” introduksi mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Membaca Juga: Kemendes PDTT: Pemutakhiran Data Berbasis SDGs Desa Berakhir 31 Mei 2021

Gus Menteri menyarankan, biar semua persoalan, termasuk pemutakhiran data diserahkan saja ke desa, karena diyakini keterangan lebih valid karena bertambah mikro.