Diduga Langgar Kode Etik, ICW Desak Dewas KPK Panggil Firli Bahuri Cs

0
64

Suara. com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar Dewan Pengawas KPK segera memanggil lima arahan KPK yang diketuai Firli Bahuri. Pemanggilan itu untuk laporan dugaan pelanggaran tanda etik terkait tes paham kebangsaan (TWK).

“ICW mendesak agar Mahkamah Pengawas segera menjadwalkan pemanggilan seluruh Pimpinan KPK buat menindaklanjuti laporan dugaan pengingkaran kode etik perihal Ulangan Wawasan Kebangsaan, ” cakap Peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan, Sabtu (22/5/2021).

Menurut Kurnia, pimpinan KPK secara jelas telah mengabulkan pelanggaran kode etik karena menggunakan tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk dijadikan pearlihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Padahal TWK sama sekali tidak ada dalam PerKom 1/2021 maupun UU KPK nomor 19 tahun 2019 hasil revisi. Maupun Sistem Pemerintah 41/20.

Baca Juga: Pimpinan KPK Berkali-kali Dilaporkan ke Dewas, PKS: Mestinya Introspeksi

“Jika tidak dilakukan, oleh karena itu Dewan Pengawas tidak lagi menjadi instrumen pengawasan, justru berubah menjadi pelindung Pimpinan KPK, ” tutup Kurnia.

Sebelumnya lima pimpinan KPK yang dilaporkan yakni Ketua Firli Bahuri, Wakil Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Alexander Marwata, dan Nuri Ghufron. Tersedia tiga alasan mereka dilaporkan oleh Dewas KPK.

Perwakilan 75 personel KPK tak lolos, yang juga merupakan Kepala Satuan Tugas Pembelanjaran Anti Korupsi KPK, Hotman Tambunan, mempermasalahkan kejujuran lima pimpinan KPK. Ia menyebut dalam berbagai sosialisasi pimpinan KPK mengucapkan bahwa tidak ada pengaruh dari pada TWK.

“Dan kami juga berpikir bahwa asesmen bukanlah suatu peristiwa yang bisa meluluskan serta tidak meluluskan suatu peristiwa, ” ucap Hotman.

Menurut Hotman ini sangat berkaitan juga secara hak-hak. Karena pimpinan KPK sebagai orang yang mau menentukan masa depan kita.

Baca Juga: Ketua KPK Bakal Bahas 75 Pegawai dengan Tak Lulus Tes ASN Selasa 25 Mei

“Maka sudah biasa informasi yang diberikan kepada kita adalah informasi dengan benar, ” tegas Hotman.

Alasan kedua, kata Hotman, ini menjelma kepedulian terhadap pegawai KPK perempuan. Dimana dalam pertanyaan TWK itu dianggap tersedia sejumlah kejanggalan yang berkelakuan melecehkan.

“Kami tidak menginginkan lembaga negara digunakan untuk melakukan semacam hal yang diindikasikan bersemangat pelecehan seksual dalam bentuk tes wawancara seperti ini, ” ungkap Hotman.

Alasan terakhir, sebutan Hotman, bahwa lima pimpinan KPK dianggap telah melangsungkan kesewenang-wenangan. Dimana pimpinan KPK dianggap tidak mempertimbangkan putusan majelis hakim dalam gugatan revisi UU KPK Perdana.

Dimana, cantik hakim meminta agar transisi pegawai KPK menjadi ASN jangan sampai merugikan benar pegawai KPK.