Jumhur Hidayat akan Jalani Sidang Penyebaran Hoaks Secara Virtual

0
87

Suara. com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan balik menggelar sidang lanjutan perkara penyaluran berita bohong atau hoaks berasaskan terdakwa Jumhur Hidayat, Kamis (4/2/2021) hari ini. Namun, pentolan SAYA tersebut nampaknya kembali tidak sanggup hadir di ruang sidang.

Kuasa hukum Jumhur, Oky Wiratama menyebut, Jumhur lagi-lagi harus hadir secara virtual melalui sambungan aplikasi Zoom. Terkini, Jumhur masih mendekam di Rutan Bareskrim Polri.

“Sepertinya masih virtual, ” kata Oky di dalam pesan singkat, Kamis pagi.

Oky menyebut, pihaknya hendak kembali berupaya menghadirkan Jumhur di persidangan. Salah satunya adalah menanyakan kembali pada majelis hakim kondisi permohonan tersebut.

Baca Juga: Hari Ini Pentolan KAMI Jumhur Hidayat Kembali Jalani Sidang

“Tapi di sidang nanti mau kami tanyakan kembali kepada mahkamah hakim tentang keputusan menghadirkan Jumhur di sidang, ” sambungnya.

Agenda sidang kali itu adalah jawaban Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nota keberatan ataupun eksepsi yang diajukan oleh arsitek KAMI tersebut. Rencananya, sidang bakal berlangsung pada pukul 10. 30 WIB.

Dalam sidang pekan lalu, Kamis (28/1/2021), benteng Jumhur menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mampu mengurai unsur keonaran masyarakat. Selain itu, mereka menyatakan JPU tidak berharta memberi penjelasan, sehingga bisa disebutkan tidak cermat.

“Dalam dakwaanya penuntut umum tidak menguraikan unsur ‘dengan sengaja menjadikan keonaran di kalangan rakyat’ jadi surat dakwaan yang disusun sebab penuntut umum menjadi tidak cermat, jelas dan lengkap, ” ucap Oky, pekan lalu.

Oky menyatakan, JPU berasumsi sungguh-sungguh jauh dalam menyebut jika Jumhur tidak mengerti isi UU Menjadikan Kerja. Kenyataannya, pada saat Jumhur mengunggah pernyataan di media baik, draf UU Cipta Kerja telah disebar secara resmi oleh DPR.

Baca Juga: Advokat Jumhur Hidayat Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Mengurai Unsur Keonaran

“Penuntut umum dalam dakwannya terlampau jauh berasumsi yang menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan pasti isi dari undang-undang membentuk kerja. Padahal saat terdakwa memposting kalimat tersebut, draf awal UU Cipta Kerja sudah disebar oleh DPR melaliu situs resmi DPR, ” jelasnya.

Oky menilai, dakwaan terhadap Jumhur tak sah. Hal itu lantaran JPU mengubah surat dakwaan sebelum persidangan berlangsung.

Untuk itu, Oky meminta pada majelis hakim untuk mengabulkan eksepsi Jumhur. Tak hanya itu, dia meminta agar hakim menyatakan dakwaan JPU invalid demi hukum.

Sebelumnya, Jumhur didakwa dengan sengaja & tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoaks yang menimbulkan keonaran melalui cuitannya di Twitter perkara UU Omnibus Law Cipta Kegiatan.

Jumhur juga dianggap dengan cuitannya membuat masyarakat menjadi berpolemik. Hal tersebut berimbas kepada aksi unjuk rasa pada 8 Oktober 2020 di Jakarta serta berakhir ricuh.

Dalam dakwaan itu, Jumhur dijerat dengan dua pasal alternatif. Prima, dia dijerat Pasal 14 bagian (1) jo Pasal 15 Menjemput RI Nomor 1 Tahun 1946 KUHP atau Pasal 45A bagian (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan sejak UU RI nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.