Itu 10 Kabupaten/Kota yang Rawan Saat Gelaran Pilkada 2020

0
375

Suara. com – Ada 10 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki potensi kerawanan agung dalam gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Kesepuluh kawasan tersebut dianggap rawan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020, dari 270 daerah yang menunaikan kontestasi politik lokal.

“Bawaslu mendapati kerawanan pilkada di 270 daerah yang menyelenggarakan pemilihan berada pada titik hati duka tinggi dan rawan sedang. Tak satu pun daerah berada pada kondisi rawan rendah, ” kata pendahuluan anggota Bawaslu RI Mochammad Afifudin dalam peluncuran IKP Pilkada 2020 secara daring seperti dilansir Kurun pada Minggu (6/12/2020).

Kabupaten/kota dengan kerawanan tertinggi tersebut meliputi Kabupaten Manokwari (78, 85), Kota Sungai Penuh (76, 19), Kota Ternate (66, 73), Kabupaten Kendal (65, 39), Kabupaten Mamuju (65, 14), Kota Tangerang Daksina (64, 62), Kabupaten Lamongan (64, 11), Kabupaten Teluk Wondama (63, 87), Kabupaten Agam (63, 42), dan Kabupaten Kotabaru (62, 88).

Baca Pula: Kapal Patroli Polda Jatim Siaga di Pelabuhan Kalianget, Jelang Pilkada

Bersandarkan hasil analisis Bawaslu, peningkatan total daerah dengan kerawanan tinggi disebabkan beberapa faktor. Salah satu di antaranya, kondisi pandemi Covid-19 dengan tidak melandai.

Kemudian, proses pemutakhiran daftar pemilih yang belum komprehensif, peningkatan penyalahgunaan tumpuan sosial, serta penggunaan teknologi bahan yang meningkat tanpa disertai penyediaan perangkat dan peningkatan sumber daya penyelenggara pemilihan.

Di semua isu, terdapat peningkatan jumlah kabupaten/kota yang masuk dalam bagian rawan tinggi. Jumlah daerah secara kerawanan tinggi pada aspek pandemi terus meningkat dibandingkan Juni & September lalu.

Jika pada pemutakhiran IKP Pilkada 2020 September lalu, daerah dengan termasuk dalam rawan tinggi dalam aspek pandemi berjumlah 50 kabupaten/kota, lanjut dia, pada IKP November 2020 jumlahnya meningkat 24 tip menjadi 62 kabupaten/kota.

Dalam aspek hak pilih, wilayah yang masuk dalam rawan tinggi sebelumnya berjumlah 66 kabupaten/kota, menyusun 101 persen menjadi 133 kabupaten/kota.

Baca Juga: Menyambut Pilbup Siak, Jalan Mulus; Awak: Kalau Bisa 2 Tahun Sekali Pilkada

Dalam hal politik uang meningkat dari 19 menjadi 28 kabupaten/kota atau meningkat 47 persen.