BNN dan Polri Bahas Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

0
166

Suara. com – Sejumlah petinggi Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, dan Bimbingan Kemasyarakatan Pengentasan Anak melakukan koordinasi dalam kesibukan Coffee Morning Virtual untuk membongkar-bongkar kesepakatan mengenai pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan efektifitas penyajian konsultasi yang dapat ditindaklanjuti ke tingkat lebih tinggi. Kegiatan virtual ini diikuti oleh seluruh Besar BNNP dan Kepala BNNK Se-Indonesia. Video Conference yang diadakan pada Kantor BNNP Banten turut dihadiri oleh Plt. BNN Kota Tangerang, Jemmy Suatan, SH

Diskusi tersebut juga membahas perkara konsultasi hukum terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Kelam Narkotika/Prekusor (P4GN), acara pemeriksaan kecil, dan penyalahgunaan narkotika anggota TNI.

Optimalisasi pelaksanaan TAT dilakukan dengan merujuk pada Bab 4 tentang Tujuan UU Narkotika, yaitu Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Menyekat, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Nusantara dari penyalahgunaan Narkotika; Memberantas perputaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika.

Optimalisasi TAT perlu dikerjakan, karena masih ada permasalahan yang dinilai menjadi kendala dalam pelaksanaannya, yaitu;
1. Masih terdapat pemahaman yang tidak sama antara para anggota TAT;
2. Tidak ada anggaran untuk mengantarkan klien ke tempat rehabilitasi dalam tahap pemeriksaan tingkat penyidikan-persidangan (karena jauh);
3. Keamanan di dalam tempat rehabilitasi;
4. Tidak ada anggaran dalam pelaksanaan eksekusi dimana tempat rehabilitasi tidak berada di dalam kota;
5. Anggota TAT bukan anggota dengan mendapat pelatihan / sosialisasi tentang pelaksanaan TAT.

Di dalam kesempatan itu juga dibahas, apakah seorang anggota TNI yang terlihat menggunakan narkoba perlu mendapat sanksi berupa pemecatan? Ataukah dia cuma perlu diberi rehabilitasi?

Kedua lembaga ini menilai, seorang anggota TNI yang telah menjelma pengguna narkotika, apalagi sudah ketergantungan, maka dampaknya akan meluas & bisa berakibat fatal. Mereka betul mungkin mengalami gangguan kesehatan, tertib mental/psikis maupun fisik, dan hendak merusak citra TNI.

Acara ini dihadiri oleh Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Istimewa RI, Suharto, SH., MH, Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Slamet Prihantara, BC. IP., SH., MH, Wadanpuspom TNI, Marsma TNI Joko Kartono, dan Kababinkum, Laksda Anwar Saadi, SH.