18 Lembaga Resmi Dibubarkan Jokowi, Berikut Daftar Lengkapnya

0
171

Suara. com – Kabar pembubaran 18 lembaga yang sebelumnya masih abu-abu, saat ini resmi dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada, Senin (20/7/2020).

Melalui Pasal 19 Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Pengerjaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 18 komite dibubarkan sebagaimana bunyi dari pasal 1.

“Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden”, tertulis dalam Pencetus 1 butir b.

Berikut 18 lembaga yang sah dibubarkan dalam Pasal 19:

1. Tim Transparansi Pabrik Ekstraktif yang dibentuk berdasarkan Susunan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh sejak Industri Ekstraktif.

2. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang diciptakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Penyelarasan Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan serta Kehutanan.

3. Komisi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang dibentuk bersandarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tarikh 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 sebagaimana telah diubah dengan Sistem Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Nomor 32 Tahun 2011 mengenai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

4. Badan Pengembangan Wilayah Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.

5. Tim Penyelarasan Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Cetakan 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

6. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Cairan Minum yang dibentuk berdasarkan Sistem Presiden Nomor 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Pola Penyediaan Air Minum.

7. Komite Pengarah Peta Tiang Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik ( Road Map e-Commerce ) Tahun 2017-2019 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Bagian 74 Tahun 2017 tentang Denah Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik ( Road Map e-Commerce ) Tahun 2017-2019.

8. Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pengamalan Berusaha.

9. Awak Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi arah Pemberian Jaminan dan Subsidi Kembang kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum yang diciptakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Garansi dan Subsidi Bunga oleh Negeri Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

10. Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri yang dibentuk berdasarkan Keputusan Pemimpin Nomor 39 Tahun 1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Asing Negeri.

11. Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perhimpunan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka World Trade Organization sebagaimana telah beberapa kala diubah, terakhir dengan Keputusan Pemimpin Nomor 16 Tahun 2002 mengenai Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Nomor 104 Tahun 1999 mengenai Pembentukan Tim Nasional untuk Percakapan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization .

12. Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Kongsi Listrik Negara yang dibentuk bersandarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi & Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Kesimpulan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negeri.

13. Komite Kecendekiaan Sektor Keuangan yang dibentuk bersandarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan sebagaimana telah beberapa kala diubah, terakhir dengan Keppres Bagian 53 Tahun 2003 tentang Transformasi Kedua atas Keppres Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kecendekiaan Sektor Keuangan.

14. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2000 tentang Komisi Antar Departemen Bidang Kehutanan.

15. Tim Koordinasi Pengembangan Kelancaran Arus Barang Ekspor serta Impor yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 24 Tahun 2005 tentang Transformasi atas Keppres Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Pengembangan Kelancaran Arus Barang Ekspor & Impor.

16. Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Pengembangan Investasi yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 3 Tahun 2006 mengenai Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah kaum kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 28 Tahun 2010 mengenai Perubahan Kedua atas Keppres Cetakan 3 Tahun 2006 tentang Awak Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.

17. Awak Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Lapis di Kawasan Perkotaan yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Medan Perkotaan.

18. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Kelompok Ekonomi Association of Southeast Asian Nations yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kornite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations.

Itulah 18 lembaga yang sah dibubarkan Jokowi.