Deputi Penindakan KPK DIlaporkan ke Dewas Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

0
427

Suara. com – Masyarakat Anti Korupsi Nusantara (MAKI) melaporkan Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto kepada Dewan Pengawas KPK.

Karyoto diduga melakukan pelanggaran etik dalam perkara kasus proses tangkap tangan (OTT) pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) terkait mas Tunjangan Hari Raya (THR) pada pejabat Kemendikbud RI.

“Hari ini, Masyarakat Anti Manipulasi Indonesia, via email telah memberikan surat kepada Dewan Pengawas KPK berupa laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Karyoto selaku Deputi Pimpinan Bidang Penindakan KPK dalam memberikan release kegiatan tangkap lengah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 20 Mei 2020, ” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangan tertulis dalam Selasa (26/5/2020).

Boyamin menyampaikan, sejumlah dugaan pelanggaran ideal Karyoto dalam penangkapan terhadap Besar Bagian Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor dilakukan tanpa perencanaan matang dan tidak detail.

“Mulai dari penerimaan pengaduan masyarakat sampai dengan keputusan untuk menyelenggarakan giat tangkap tangan. Semestinya, pra melakukan kegiatan tangkap tangan telah dipastikan apa modusnya? apakah uang sogok atau gratifikasi? Dan siapa penyelenggara negaranya, sehingga ketika sudah dikerjakan giat tangkap tangan tidak mungkin, tidak ditemukan penyelenggara negaranya, ” ucap Boyamin.

Kemudian, kata Boyamin, Karyoto dalam perencanaan dan analisa perkara terhadap kegiatan tangkap tangan diduga tidak membawabawa jaksa yang bertugas di KPK. Bila, OTT dilakukan dengan membawabawa jaksa tidak gagal sebagaimana selama ini terjadi di KPK.

“Semestinya melibatkan jaksa sebagai pengendali penanganan perkara untuk mengambil materi substansi peristiwa, kapan eksekusi penangkapan dan penahanan, kewenangan para pihak dan analisis SWOT-nya, ” ucap Boyamin.

Kemudian, dugaan pelanggaran etik lain Karyoto dalam pelaksanaan tangkap tangan adalah tidak tertib dan tidak lengkap administrasi penyelidikan, sebagaimana ditentukan SOP dan KUHAP untuk pengamanan sesorang atau penangkapan dan suruhan keterangan para pihak dari pekerja dan Rektor UNJ Komarudin.

“Semestinya jika giat mengambil tangan ini bagus dengan seluruh administrasnya maka potensi gagal ialah kecil, ” ucap Boyamin

Selain tersebut, MAKI juga mempersoalkan dugaan pengingkaran etik Karyoto terkait keterangan pers yang disampaikannya mengenai OTT tersebut. Diduga, Karyoto membuat rilis kepada media atas inisiatifnya sendiri. Real diketahui, bahwa arahan maupun evaluasi Dewas KPK hanya juru bicara dan pimpinan KPK yang diperkenankan memberikan pernyataan kepada media terkait penanganan suatu perkara.

Dalam penyampaian persnya juga, Karyoto menyebut nama lengkap atau tanpa inisial pihak-pihak yang diamankan serta diperiksa KPK. Menurut, Boyamin pihak-pihak yang masih dalam pemeriksaan depan seharusnya menggunakan inisial demi azas praduga tidak bersalah.

“Selama ini rilis atau konferensi pers KPK atas kegiatan OTT selalu dengan penyebutan inisial untuk nama-nama yang terkait dengan OTT, ” ujar Boyamin

Apalagi, kata Boyamin, Karyoto serupa menyampaikan hal yang tidak benar dalam keterangan persnya. Ketika, pada narasi pembukaan rilis yang menyatakan, ‘merespon pertanyaan rekan-rekan wartawan perkara informasi adanya kegiatan OTT, sanggup kami jelaskan sebagai berikut. ‘

“Hal ini diduga tidak benar, karena informasi OTT tidak bocor sehingga tidak tersedia wartawan yang menanyakan kabar OTT dan diduga OTT diberitahukan oleh Karyoto kepada wartawan dalam wujud rilis, ” ungkap Boyamin

Boyamin berharap Dewas KPK segera memberikan respon untuk menindaklanjuti laporannya tersebut.

“Kami serahkan sepenuhnya kepada Dewas KPK untuk menindaklanjuti laporan ini sesuai ketentuan yang berlaku, ” katanya.